Anggota DPRD Komisi ll Soroti Rendahnya Harga Jual Hasil Pertanian di Lampung Selatan

Faktualmedia.co, Lampung Selatan – Rendahnya harga hasil pertanian di kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel ) seperti padi, jagung dan sawit, menjadi sorotan Anggota DPRD Komisi ll mengingat semakin tinggi biaya olah lahan yang di alami petani. Kamis ( 29/10/2020 )

Saat ini di kecamatan Palas dan Sragi sedang musim panen padi, hasil panen pun cukup lumayan namun keberuntungan belum berpihak ke petani mengingat masih rendah nya harga gabah, jagung dan sawit.

Kodri selaku Anggota DPRD Lamsel komisi ll saat di konfirmasi di kediamannya memaparkan bahwa harga padi dan jagung saat ini masih sangat rendah di banding kan dengan biaya operasional olah lahan, petani di Lampung Selatan , Pemerintah daerah harus tahu standar harga gabah dan beras.

“minimal Bulog dijalankan kembali Supaya bisa menyetabilkan harga hasil petani serti padi.
mengingat semakin tingginya oleh lahan pertanian cukup tinggi supaya roda perekonomian di Lampung Selatan setabil,” paparnya

Kodri menambahkan untuk petani perkebunan sawit sendiri saat ini memang harganya tidak menentu jadi tidak ada standar harga pada sawit ini dari tahun 2014 sampai sekarang tidak ada standar harga sawit sampai sekarang harga sawit masih tergolong rendah.

Sama halnya yang di alami oleh petani jagung, untuk harga jagung memang betul-betul petani jagung sangat rugi harganya minim rendemen sangat tinggi potongan tertinggi hal seperti ini sangat merugikan para petani jagung untuk menyikapi semua ini pemerintah daerah harus bertindak supaya para petani bisa merasakan untung.

” Sementara harga bibitnya tinggi mencapai Rp 500.000 /sak, sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, pengolahan lahan dan upah tenaga kerja sampai operasional panen ini sudah semakin tinggi saja,” tambah nya

Ditambah lagi di saat sekarang ini muncul penyakit pada tanaman jagung mulai bermunculan seperti ulat grayak yang cara penanggulangannya sangat susah penyemprotannya harus dilakukan pada malam atau dini hari sebab ulat itu ada di dalam, hal ini pemerintah harus bisa menyikapi minimal bisa mengurangi kerugian para petani jagung.

“kadang-kadang para petani hanya pulang modal yang Dia mengamati di Lampung Selatan untuk mengantisipasi hal ini pemerintah daerah harus punya harga standar jadi bisa terpantau Kalau kami selaku DPRD sebagai pengawas di lapangan saja Menyerap aspirasi masyarakat,” pungkasnya ( Sam )