Gubernur Lampung dan Kapolda Bentuk Satgas Investasi

Bandarlampung, FAKTUAL – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Kapolda Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo sepakat bersinergi mengamankan investasi di Provinsi Lampung. Sinergi itu diwujudkan dengan membentuk satuan tugas (satgas) memonitor bagian yang macet guna mempercepat investasi.

Hal itu terungkap pada sosialisasi pedoman kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Lampung dan Polda atas jaminan keamanan berinvestasi di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (14/9/2017).

Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Provinsi Lampung, Sutono, mengatakan acara ini merupakan tindak lanjut investor forum tentang jaminan keamanan investasi dalam dan luar kawasan industri serta kawasan ekonomi khusus.

“Forum ini membawa manfaat dan memberi ketenangan bagi pengusaha dalam berinvestasi dan mengembangkan usaha di Lampung,” kata Sutono.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan BKPM diharapkan dapat berkoordinasi melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menarik investor ke Lampung.

Kerja sama bidang ekonomi ini, kata Sutono, bukan hal baru. “Sebelumnya Polri turut berpartisipasi dalam melakukan ketahanan pangan, dan sekarang mendapat tugas terkait pengamanan investasi,” ujarnya.

Sinergi ini, menurut Kapolda Suroso Hadi Siswoyo, bertujuan memperlancar dan meningkatkan investasi di Lampung. Polri memiliki acuan baku untuk sinergi pengamanan investasi. Salah satu regulasi yang dapat menjadi adalah Pedoman kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)a��Polri Nomor: 28/ KG/ BKPM/2016, Nomor: B/44/IX/2016 tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan bagi Dunia Usaha untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia.

Sedangkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, M. Azhar Lubis, menjelaskan untuk mempermudah investasi, pusat menerbitkan16 paket kebijakan terkait investasi. Menurut Azhar, ada target yang harus dipenuhi pemerintah yakni pertumbuhan ekonomi.

Tahun ini, kata dia, ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,1-5,3%. Faktor pertumbuhan ekonomi terdiri tiga komponen yaitu konsumsi 53-54%, investasi 33,3%, dan pengeluaran pemerintah.

“Pengeluaran pemerintah merupakan yang ketiga bukan yang pertama. Maka, investasi ini sangat penting. Kalau tidak, pertumbuhan ekonomi terlambat,” kata Azhar.

Pemerintah pusat menargetkan investasi Rp678,8 triliun dan tercapai hingga per 1 Juni 2017 sebesar Rp336 triliun (49,6%). Tahun depan ditargetkan menjadi Rp765 triliun naik sekitar 12,8%.

Menurut Azhar akan terbit Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan satgas di setiap Provinsi guna memonitor bagian yang macet guna mempercepat investasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik guna meningkatkan dan memberikan keamanan bagi investor.

“Seluruhnya pasti membutuhkan iklim usaha yang kondusif. Ini amat bergantung pada situasi politik, keamanan, sosial, dan ekonomi,” jelas Azhar.

Berbagai upaya itu, kata dia, tidak akan optimal bila tidak diimbangi stabilitas keamanan dan sosial. “Polda berkewajiban menjaga kamtibmas dan menegakkan hukum. Kapolda perlu memberikan perlindungan dan keamanan serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung investasi di Lampung,” ujarnya. (Fik)