Pilkakon Serentak , Wabup Pringsewu Minta Semua Pihak Taati Aturan

PRINGSEWU, FAKTUAL – Menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 pada 24 Februari 2021 mendatang, Bupati Pringsewu Sujadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Pringsewu No.141/153/D.10/2021 tentang Penegasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Pringsewu tahun 2021.

Dalam SE tertanggal 16 Februari 2021 yang ditujukan kepada Camat, Ketua BHP, Pj Kapekon, PPK dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon beserta Calon Kepala Pekon, tercantum sejumlah aturan terkait Pemilihan Kapekon Serentak, diantaranya mengenai tahap kampanye, pelaksanaan kampanye, masa tenang, hingga perselisihan Pemilihan Kepala Pekon.

Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, SE, berharap seluruh pihak dapat mematuhi segala peraturan yang ada, serta mengindahkan Surat Edaran Bupati Pringsewu tersebut, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di 48 pekon se-Kabupaten Pringsewu dapat berjalan sukses, aman, tertib, lancar dan kondusif.

Wabup juga mengingatkan adanya sejumlah larangan, serta sanksi yang bakal diterima bagi setiap pelanggar, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam pasal 37 Peraturan Bupati Pringsewu No.07 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon. “Untuk kampanye dilaksanakan dengan protokol kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 35a Peraturan Bupati Pringsewu No.1 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pringsewu No.7 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dengan materi wajib yakni Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi di Pekon”, kata Fauzi, Rabu (17/2/21).

Selain itu, pelaksana kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI, serta dilarang melakukan kegiatan-kegiatan lain, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) Perbup Pringsewu No.7 tahun 2020. “Dalam kegiatan kampanye, dilarang mengikutsertakan atau melibatkan Pj Kapekon, perangkat pekon, ASN dan pihak-pihak lain, sebagaimana pasal 36 ayat (2) Perbup Pringsewu No.7 tahun 2020”, tegasnya.

Terkait masa tenang, lanjut Wakil Bupati Pringsewu, segala bentuk aktifitas kampanye, baik melalui media konvensional, media sosial, dan lainnya agar dihentikan.
Selain itu, pada malam menjelang hari pemungutan suara, calon kepala pekon juga tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan orang, yang dapat menimbulkan kerumunan, baik itu berada di kediaman calon kepala pekon sekalipun, ataupun di tempat lainnya.

Kemudian pada saat pelaksanaan pemungutan suara, calon kepala pekon agar berada di TPS yang dijadikan sebagai TPS utama, juga diupayakan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS utama tersebut, serta tidak dipekenankan untuk berkeliling ke TPS-TPS tambahan, kecuali di TPS dimana calon kapekon terdaftar dalam DPT, dan kedatangannya hanya untuk menggunakan hak pilihnya. “Selanjutnya, dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan pemungutan suara di dalam TPS, wajib diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala pekon atau KPPS bersama Linmas dan wajib dilaporkan kepada pihak kepolisian dan bupati, melalui panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten”, jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Wabup Pringsewu bahwa saksi calon kapekon dapat menyampaikan keberatan secara tertulis apabila ada kejadian khusus dalam pemungutan suara dan penghitungan suara, dan bagi calon kepala pekon yang tidak puas atas hasil pemilihan (penghitungan suara) wajib mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada panitia pemilihan kabupaten selambat-lambatnya 1 hari setelah penetapan pemenang calon kepala pekon terpilih. “Perlu digarisbawahi bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon dapat mengatur hal-hal khusus sesuai situasi dan kondisi di lapangan dengan persetujuan para calon kepala pekon, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Pringsewu No.7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana telah diubah deng