DPRD Metro Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian LKPJ

METRO -faktualmedia.Co -DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Metro, Kamis (11/04).

Rapat Paripurna DPRD Kota Metro kali ini tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian LKPJ tahun Anggaran 2018 dan Jawaban Wali Kota Metro atas Pandangan Fraksi-fraksi serta Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro.

Wali Kota Metro Achmad Pairin, dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan, kegiatan ini untuk evaluasi dan masukan pembangunan pada tahun-tahun ke depannya. Sehingga kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD, adalah untuk mewujudkan Kota Metro menjadi lebih maju dan masyarakat yang sejahtera.

Untuk menjawab pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pairin mengatakan, terkait dua indikator yang belum mencapai target, salah satunya masih kurangnya jumlah guru yang mengikuti pendidikan Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).

“Maka Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya, meningkatkan kualitas dan kuantitas GBK dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin, dengan melibatkan narasumber dari Universitas Lampung,” ujarnya.

Kemudian untuk menjawab Fraksi Partai Amanat Nasional, Pairin mengatakan, saat ini jumlah guru berdasarkan data telah memadai, hanya saja perlu adanya upaya untuk melakukan pemerataan guru yang berkualitas ke seluruh sekolah di Kota Metro.

“Apalagi saat ini sistem zonasi telah diberlakukan, kuantitas dan kualitas guru harus merata di seluruh sekolah tanpa adanya perbedaan. Sehingga kualitas pendidikan akan terus meningkat secara merata, tidak hanya pada sekolah tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Pairin mengatakan, di bidang infrastruktur untuk drainase pada tahun 2018, sudah ditindaklanjuti melalui program kegiatan OPD, baik dari Dinas PU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta program Gerbang Bumi Say Wawai. Jawaban ini sekaligus menjawab penyampaian dari Fraksi PAN dan Fraksi PDIP.

Untuk menjawab Fraksi Partai Demokrat terkait Terkait mengenai permasalahan Rumah Tidak Layak Huni dengan fasilitas MCK yang tidak layak, telah dilakukan beberapa koordinasi melalui program bedah rumah atau Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman.

Sementara untuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), senantiasa dengan cepat merespon atas laporan masyarakat apabila ada penerangan jalan umum yang mati atau rusak. Laporan masyarakat ini, akan ditindaklanjuti melalui command center yang diteruskan ke dinas Perumahan dan kawasan permukiman.

Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk saat ini telah menggunakan billing system, di mana petani memperoleh pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Untuk mengatasi permasalahan kekurangannya modal petani, Dinas Ketahanan Pangan telah merevitalisasi 18 Gapoktan menerima dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP sebesar Rp 100 juta sehingga kelompok tani dapat memperoleh pupuk melalui billing system.

“Demikianlah jawaban-jawaban yang dapat kami berikan atas pandangan umum fraksi-fraksi. Kami sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, jika terdapat kekurangan itu untuk menjadikan bagi kami semua untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kerja,” tutup Pairin. (rls)