Fraksi Partai Demokrat Menyarankan Oreantasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Faktualmedia.co, LAMPUNG SELATAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Selatan berikan sejumlah catatan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Hal ini disampaikan Jenggis Khan Haikal pada rapat paripurna di gedung dprd setempat, selasa (7 juni 2022).

Fraksi Demokrat menyarankan oreantasi belanja pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi keburuhan birokrasi.

Untuk itu fraksi demokrat memberikan catatan dalam pemenuhan hak azasi masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan. Fraksi demokrat juga menyarankan kepada segenap organisasi perangkat daerah (opd) agar terus bekerja maksimal.

Fraksi Demokrat juga menghimbau kepada pemerintah kabupaten lampung selatan agar pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang berasal dari aspirasi rakyat tersampaikan melalui reses untuk dianggarkan dalam APBD. Secara tidak langsung pokir sudah membantu pemerintah kabupaten mengentervensir segala rencana pembangunan yang mempresentasi tujuan dari masyarakat.

“Pokir itu menjadi tolak ukur bahwa DPRD membantu pemerintah memberikan masukan terkait pembangunan yang diinginkan masyarakat,” kata mantan Ketua sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah itu.

Catatan selanjutnya, agar menyelesaikan retensi yang belum dibayar oleh pihak ketiga sehingga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

“Merujuk dari catatan pandangan umum fraksi, maka fraksi demokrat dprd lamoung selatan menyatakan siap membahas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2021 ketapan berikutnya,”pungkas jenggis. ( Saman )