Gubernur Jamin Keadilan Pendidikan Untuk Masyarakat

Kepri(faktualmedia.co) – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan pihaknya akan menjamin keadilan pendidikan untuk masyarakat Kepri. Tugas pemerintah menyediakan sarana dan prasarana. Mudah-mudahan, selesai semua permasalahan ini.

Pemerintah akan menyediakan sarana dan prasaran,masalah ketersediaan guru menurut Nurdin,itu urusan Pemerintah ketika Nurdin bertemu dengan para wali murid di Dataran Engku Putri

Soal caranya, sementara ini ditambahlah ruang belajar lagi. Kalau soal ketersediaan guru, tidak masalah. Itu urusan pemerintah menyediakannya, kata Nurdin saat bertemu dengan para orang tua murid di Dataran Engku Putri, Batam, Senin (8/7) pagi.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Sekdako Batam Jefriden, Kadis Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali dan sejumlah kepala sekolah.
Nurdin, yang semula harus ke Jakarta dengan penerbangan pukul 07.00 WIB, Senin itu harus menggeser waktu ke pukul 09.00 karena menghadiri pertemuan ini. Nurdin ke Jakarta karena teragenda bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pukul 14.00 WIB.

Kepada orang tua yang hadir, Nurdin minta bersabar. Menurut Nurdin selalu ada solusi yang bisa diambil setiap ada permasalahan.

Soal penerimaan siswa dengan sistem zonasi ini memang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, kata Nurdin, akan ada kebijakan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

Kalau ada masalah pendidikan, maafkan Kami. Tapi setelah Pak Rudi (Wali Kota Batam) menelepon dan Kadisdik melapor tentang penerimaan siswa baru, pasti ada solusinya. Untuk rakyat, jiwa dan raga kita korbankan, kata Nurdin.

Nurdin menyebutkan jumlah peserta yang semakin membludak ini menunjukkan Batam semakin maju. Semakin banyak orang beraktivitas di Batam untuk mencari rezeki. Apalagi Wali Kotanya membuat Batam semakin cantik.

Karena itu, menurut Nurdin, pihaknya akan menambah jumlah SLTA di Batam. Kalau untuk saat ini salah satu solusinya dengan penambahan ruang baru, tahun depan rencananya menambah sekolah baru.

Menurut Nurdin, ada empat wilayah prioritas pembangunan SLTA. Untuk Batam, ketersediaan lahan merupakan masalah tersendiri. Tapi, kata Nurdin, Wali Kota sepertinya sudah menyiapkannya.

Ini seperti konektivitas hati. Rupanya Pak Rudi sudah menyiapkan, kata Nurdin.

Untuk sekolah baru, Nurdin berharap dukungan masyarakat. Seperti kalau memiliki lahan relakanlah untuk pembangunan. Karena, kata Nurdin, doa dan dukungan masyarakat membuat semua persoalan bisa diselesaikan.

Kepri, Nurdin berpesan kepada Kadis Pendidikan agar segera diaplikasikan. Terlebih untuk menampung mereka yang belum mendapatkan kepastian.

Muhammad Dali, Kadis Pendidikan mengatakan proses penerimaan dengan sistem zonasi merupakan perintah Jakarta. Pihaknya mengikuti mekanisme tanpa ada kecurangan.

Saat ini, kata Dali, ada 2.216 siswa yang belum mendapat tempat. Perintah ( Gubernur ) kata Dali akan segera diaplikasikannya.

Tapi dia minta para orang tua bersabar. Karena ada tahapan yang mereka lakukan. Apalagi pada sekolah tertentu ada penumpukan. Saat ini, di SMA Negeri 3 ada 523 siswa yang belum tertampung.

Penumpukan juga terjadi di SMA 23. Ada 500 siswa yang belum tertampung. Tapi ada solusi, karena ada gedung yang bisa ditumpangi. Kepsek dan warga jamin minimal lima lokal.

Yang disampaikan Pak Gubernur adalah perintah. Kata kunci dari Pak Gubernur minimal 2 lokal. Dan kedua menyesuaikan dengan situasi, kata Dali.

Tahap ketiga, kata Dali adalah bebas zonasi yang dibuat dalam sistem. Semula di Batam ada delapan zonasi dibagi menjadi empat.

Dali menyarankan mereka yang menuju tempat sekolah jalur padat, bergeser ke zonasi sebelah. Yang barangkali jumlah di situ tak terlalu banyak.

Misalnya di SMA N 3 Batam ke SMA N 15 yang memang kurang 70 siswa. Jika ditambah 2 lokal. Jadi semakin ringan, kata Dali, sambil menambahkan pihaknya ingin agar yang tak bisa diterima jadi bisa diterima.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Rudi mengatakan sistem ini merupakan kebijakan Menteri. Namun setelah diikuti, tidak bisa memenuhi semuanya.

Kata Rudi Kebijakan ini dapat sempurna, kalau daerah punya uang yang cukup untuk membangun sekolah. Karna saat ini banyak juga sektor lain akan dibangun untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (JNN)