Menko PMK, Menhub dan Menteri BUMN Cek Kesiapan Pelayanan Arus Mudik-Balik Di Pelabuhan Bakauheni

Faktualmedia.co, Lampung Selatan –Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan layanan balik Idul Fitri 1443 H / 2022 M di Pelabuhan Bakauheni , Rabu (4/5/2022).

Nampak hadir mendampingi dalam kegiatan itu, Direktur utama Jasa Raharja Rivan Purwantono, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Provinsi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Ruslan Efendi, Kepala Kepolisian Daerah Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno.

Hadir juga Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Inf Fajar Akhirudin, Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan AKBP Edwin, Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Lampung Selatan Thamrin serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Menko PMK Muhadjir Efendi mengatakan, pengecekan arus mudik ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pelayanan balik dari pulau Sumatera menuju pulau Jawa, melalui jalur penyebrangan Pelabuhan Bakauheni yang terletak di Lampung Selatan.

Pengecekan arus mudik ini untuk memastikan pelayanan arus balik berjalan dengan baik di seluruh Indonesia, khususnya perjalanan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, puncak arus yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6, 7 dan 8 Mei 2022. Untuk itu, sesuai dengan Arahan dari Presiden RI Ir. Joko Widodo guna menghindari kunjungan wisata, disarankan agar masyarakat dapat melakukan manajemen lalu lintas dengan baik.

Akan terjadi penumpang feri pada tanggal 6,7 dan 8 Mei. Oleh karenanya, saya mohon kepada pak Gubernur, Kapolda menyampaikan kepada warga untuk mudik lebih awal, karena itu salah satu manajemen lalu lintas yang harus kita lakukan setelah itu, setelah tanggal 8 Mei,” tulisnya.

Adapun guna mengurai kepadatan arus balik di Pelabuhan Bakauheni, lanjut Budi, pemerintah membuka jalur alternatif penyebrangan dari pulau Sumatera ke pulau Jawa, melalui Pelabuhan Panjang. Dengan demikian, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan pemudik di Pelabuhan Bakauheni.

Kita ada Pelabuhan Panjang dan kita harapkan di Pelabuhan Panjang terutama untuk logistik, jadi kendaraan logistik itu tidak kemari Pelabuhan Bakauheni tapi ke Pelabuhan Panjang. Sehingga Pelabuhan Bakauheni bisa lebih lega (luas) dan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya lebih lanjut.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi bersama jajaran terkait, kesiapan fasilitas perkapalan yang terdapat di Pelabuhan Bakauheni ataupun Pelabuhan Panjang sudah berjalan baik, sehingga dipastikan tidak akan menimbulkan kesulitan dalam proses penyebrangan.

Kebersilan dari penanganan ini apabila ada kesamaan antara fasilitas yang disediakan dengan jumlah masyarakat yang akan kembali. Kita menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian pemerintah terhadap situasi yang saat ini sedang terjadi. Saya akan memantau terus, tidak ada alasan masyarakat tidak bisa menumpang (Kapal) dan tidak ada alasan pemerintah tidak bisa memfasilitasi,” ujarnya.
( Saman/Kominfo )