Wagub Nunik Serahkan Rancangan KUA PPAS APBD 2020 dalam Sidang Paripurna DPRD Lampung

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun 2020, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (12/11/2019).
Wagub Nunik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengentaskan kemiskinan di tahun 2020 dengan melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Hal ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan tema Pembangunan Provinsi Lampung yang dicanangkan yakni “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan”.

“Pemanfaatan anggaran pembangunan diarahkan pada enam jalur prioritas pembangunan daerah, dimana prioritas itu juga diintegrasikan dengan program dan kegiatan pendukung janji Kerja Pemerintah Daerah, yang selaras dengan Visi Rakyat Lampung Berjaya,” ujar Wagub Nunik.

Keenam prioritas tersebut, disebutkan Nunik, meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak. Selanjutnya meningkatkan milai tambah produk unggulan untuk mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan.

“Kemudian mengenai Reformasi Birokrasi, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif; dan terakhir Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana,” katanya.

Nunik menyampaikan dalam Rancangan APBD Tahun 2020 yang disusun, Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp 7,806 triliun.

Disebutkan Nunik, terdiri dari Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp3,259 triliun. Sementara, komponen Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 4,495 triliun dan komponen lain-Iain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 51,656 miliar.

Nunik mengatakan dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah, Pemerintah daerah juga konsisten untuk melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja.

“Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional,” ujarnya.

Nunik juga menyoroti beberapa perkembangan kondisi makro ekonomi dan sosial ekonomi terkini yang melatarbelakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dalam KUA Provinsi Lampung Tahun 2020.

Disebutkan Nunik, seperti pertumbuhan ekonomi Lampung selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat, yaitu : 5,15 persen di tahun 2016 menjadi 5,17 persen di tahun 2017 dan tumbuh sebesar 5,25 persen di tahun 2018. “Pencapaian tersebut juga tercatat Iebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” katanya.

Selanjutnya dengan memasuki Triwulan II Tahun 2019, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,62 persen (year on year) dan 5,16 persen di Triwulan III Tahun 2019, sementara perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,06 persen dan 5,04 persen pada periode yang sama.

Termasuk persentase penduduk miskin menurun dari 14,29 persen di tahun 2016 menjadi 12,62 persen di awal tahun 2019.

“Begitu juga dengan tingkat pengangguran, turun dari 4,43 persen di tahun 2017 menjadi 3,96 persen pada awal tahun 2019. Pada periode pengamatan yang sama, kesenjangan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat juga semakin membaik, dan hingga saat ini berada pada level angka 0,33,” ujarnya.

Menurut Nunik dengan rekam jejak pertumbuhan ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir yang masih Iebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2020 mendatang, ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen. Pada tahun 2020 juga, pengendalian inflasi akan dilakukan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat.

Di mana fokus utamanya yakni menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis. Dengan tersedianya barang dan terkendalinya harga, akan turut menjaga daya beli dan menahan Iaju angka kemiskinan.
“Melalui langkah-Iangkah tersebut, tingkat inflasi Lampung di tahun 2020 akan dipertahankan berada pada kisaran 3,0 sampai 3,5 persen,” tandasnya.(Humas Prov Lampung)