Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Hadiri Paripurna Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

Metro – Faktualmedia.co
Wali Kota Metro, Wahdi bersama Wakil Wali Kota, Qomaru Zaman. Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Tingkat I, Tentang Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021.
Paripurna Berlangsung, di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin ( 27/06/2022 ).

Wali kota Metro, Wahdi Menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda), Tentang, pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021. “Ini sebagai salah satu bentuk Pertanggung Jawaban Saya sebagai Kepala Daerah, dalam memenuhi Amanah Konstitusi, yang telah diamanatkan Undang – undang atas, Oelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, yang sebelumnya telah Kita susun bersama”.
Bahwa APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021, di Tetapkan Berdasarkan, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor: 10 Tahun 2020, Tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor: 8 Tahun 2021, tentang Perubahan Tahun Anggaran 2021, serta Peraturan Wali Kota Metro Nomor: 51 Tahun 2020, tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Peraturan Wali Kota Metro Nomor: 9 Tahun 202, tentang Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor: 28 Tahun 2021, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

“ Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun 2021, yang telah di Audit oleh BPK RI, atas Pelaksanaan APBD Tahun 2021, di lakukan dengan 2 Tahap yaitu, Audit Interim selama 20 Hari dan Audit Terinci selama 30 Hari.
Laporan Keuangan OPD telah melalui Proses Review oleh Inspektorat Kota Metro, selaku Auditor Internal selama 12 hari dan pada tanggal 12 Mei 2022, Pemerintah Kota Metro telah menerima Laporan Hasil Penerimaan (LHP) BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro TA 2021, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ke Dua Belas secara Berturut – turut”, papar nya.

Wahdi Menambahkan, Rancangan PERDA, tentang pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD TA 2021, memuat Tujuh jenis Laporan Keuangan Pokok yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dari Total ” Target Pendapatan sebesar 911,7 Milyar Rupiah, Penerimaan Pendapatan yang dapat di Realisasikan sepanjang Tahun 2021, sebesar 938,6 Milyar Rupiah, atau Terealisasi sebesar 102,94 %.
Total Realisasi Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, adalah sebesar 928,07 Milyar Rupiah, dari Anggaran sebesar 982,1 Milyar Rupiah, atau Terealisasi sebesar 94, 49%.
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Daerah, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan Realisasi Belanja Modal yang merupakan Pos Pengeluaran Anggaran, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang Inventaris, termasuk Penggantian dan Rehabilitasi Barang Inventaris yang telah Rusak dan tidak dapat di perbaiki lagi.

“Belanja Modal di Realisasikan, untuk Belanja Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya, dan Belanja tak terduga di Realisasikan untuk penanganan dampak Covid-19″.
Perbandingan total Realisasi Pendapatan, sebesar 938,6 Milyar Rupiah, dan Total Realisasi Belanja sebesar 928,07 Milyar Rupiah, pada Tahun 2021, maka terjadi Surplus sebesar 10,5 Milyar Rupiah”.
Pembiayaan Netto sebesar 70,3 Milyar Rupiah, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar 72,3 Milyar Rupiah, yang berasal dari SILPA Tahun 2020, dan Penerimaan Piutang Pinjaman Lunak Bergulir, serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar 2 Milyar Rupiah.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, di peroleh Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 80,9 Milyar Rupiah, yang terdiri dari SILPA pada Kas Daerah sebesar 21,7 Milyar Rupiah, SILPA pada Kas BLUD sebesar 59,1 Milyar Rupiah, dan SILPA Dana BOS sebesar 59,9 Juta Rupiah.
Selain LRA, yang juga merupakan Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, adalah Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Bahwa Saldo Awal Kas pada 1 Januari 2021, sebesar 72,3 Milyar Rupiah, sedangkan Nilai Penurunan Kas secara keseluruhan pada tahun 2021, di bukukan sebesar 8,6 Milyar Rupiah, yang berarti Arus Kas Masuk yang selama tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan Arus Kas Keluar sehingga Saldo Akhir Kas Daerah Pemerintah Kota Metro per 31 Desember 2021 di tutup sebesar 80,9 Milyar Rupiah.

Pada Laporan Operasional Tahun 2021, Pendapatan sebesar 943,0 Milyar Rupiah, sedangkan Beban sebesar 961,3 Milyar Rupiah, dan Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar 14,3 Milyar Rupiah, sehingga Surplus Defisit Laporan Operasional ditutup sebesar 38,3 Milyar Rupiah, yang Artinya, dalam pelaksanaan kegiatan Operasional Pemerintah Kota Metro Tahun 2021, terdapat Defisit yang mengurangi Kekayaan Bersih sebesar 38,3 Milyar Rupiah.
Nilai Kekayaan Pemerintah Kota Metro per 31 Desember 2021, di bandingkan dengan tahun 2020, sampai dengan 31 Desember 2021, nilai Total Aset Pemerintah Kota Metro sebesar 2,7 Triliun Rupiah, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar 160,5 Milyar Rupiah, Investasi Jangka Panjang sebesar 23,08 Milyar Rupiah, Aset Tetap sebesar 2,4 Triliun Rupiah, dan Aset Lainnya sebesar 82,5 Milyar Rupiah.

Sementara itu, Nilai Kewajiban sebesar 51,9 Milyar Rupiah merupakan Nilai Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Metro, yang harus diselesaikan pada Tahun 2022, antara lain berupa Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ), Pendapatan Diterima Di Muka, Utang Beban atas Barang dan Jasa, serta Utang Jangka Pendek Lainnya, termasuk di dalamnya adalah Utang Retensi atas Belanja Pengadaan Aset Tetap tahun 2021.
Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Metro per 31 Desember 2021, dibukukan sebesar 2,7 Triliun Rupiah, yang mana Nilai Ekuitas ini merupakan Nilai kekayaan bersih, yang dimiliki Pemerintah Kota Metro, bila dibandingkan dengan Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020, telah terjadi Penurunan Kekayaan Bersih sebesar 132,6 Milyar Rupiah atau sebesar 4,61 persen.(tim).