Pemprov Sambut Baik Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP untuk Peningkatan Pelayanan ke Masyarakat

BANDAR LAMPUNG faktualmedia. co —  Pemprov Lampung, melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin, menyambut baik adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan BPK-RI Perwakilan Lampung, yang dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengelolaan administrasi dan kinerja untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat.

“LHP yang diberikan di setiap bidangnya memiliki masukan semua. Tentunya ini menjadi masukan guna meningkatkan kinerja kita selama ini,” jelas Minhairin dalam acara penyerahan LHP atas kinerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan dana desa, yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung Lantai III, Bandarlampung, Kamis (20/12/2018).

Ia menuturkan bersyukur dengan adanya pemeriksaan ini. “Kita harus bersyukur masih ada pemeriksaan terhadap kegiatan yang telah kita kerjakan selama ini. Sehingga kita tau bagaimana hasil yang telah kita lakukan selama ini,” ujarnya.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Lampung, Sunarto, menyerahkan LHP atas kinerja pendanaan pendidikan bagi peserta didik TA 2015-2018 Semester I pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandarlampung, atas kinerja pengelolaan sumberdaya kesehatan terhadap dana jaminan kesehatan Nasional pada Pemkab Lampung Barat dan Pemkab Way Kanan, serta kinerja atas pengelolaan dana desa pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, dan Pemkab Pesawaran.

“Kami mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan seluruh jajaran Pemprov Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. LHP ini merupakan bahan dalam meningkatkan kinerja terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat yang mampu berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Sunarto.

Dari LHP yang diberikan, lanjut Sunarto, semuanya harus dilakukan pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Karena tujuan LHP ini agar pengelolaan semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Seperti dibidang Pendidikan, perlunya pendataan dana bos yang sesuai dengan peruntukannya, bantuan bagi anak sekolah untuk dapat bersekolah. Semua itu harus jatuh kepada kegunaan yang tepat, jangan sampai terlambat dan salah sasaran,” ujar Sunarto.

Untuk bidang Kesehatan, Ia menjelaskan masih banyak yang berkaitan dengan masalah obat, pendistribusian obat, dan sarana prasarana yang perlu ditingkatkan. Selain itu harus didukung dengan SDM yang memadai, seperti dokter, dan lainnya.

“Untuk bidang Dana Desa, masih banyak kasus dalam pengelolaan dana desa ini. Hal ini bisa disebabkan karena kurang pahamnya Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan, ataupun Pemda yang kurang dalam memberikan pemahaman kepada kepala Desa,” jelasnya.

Sunarto berharap dengan adanya LHP ini mampu memberikan masukan dalam meningkatkan pengelolaan dan kinerja di setiap bidangnya. (HMS)