Paparan Gubernur Arinal tentang Kesiapan Lampung Jadi Ibukota Negara Didukung Penuh Forum Gubernur se-Sumatera

BENGKULU (Faktualmedia.co) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan kesiapan Provinsi Lampung sebagai Ibukota Negara (IKN) sekaligus meminta dukungan dari para Gubernur se-Sumatera, dalam Rapat Koordinasi Gubernur, di Ballroom Krakatau Hotel Grage, Bengkulu, Selasa (9/7/2019).

Hasil paparan Gubernur Arinal mendapat dukungan penuh forum gubernur se-Sumatera untuk menjadikan Lampung sebagai IKN.

Nominasi Lampung masuk sebagai Ibukota Negara (IKN) sebelumnya diungkapkan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dalam dialog tentang pemindahan ibu kota negara, 26 Juni 2019 lalu.

Gubernur Arinal menyampaikan dengan dijadikannya Provinsi Lampung sebagai IKN, akan menjadi kekuatan baru bagi Sumatera dan akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi-Provinsi lain di Sumatera.

“Mohon dukungan kita sesama Provinsi di Sumatera untuk Provinsi Lampung, dalam upaya kita mewujudkan Sumatera sebagai penopang pembangunan Nasional,” ujar Arinal.

Rakorgub ini sendiri mengusung tema “Peningkatan Peran Pulau Sumatera dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional” dan dibuka oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Drs. Oktorialdi, MA, Ph.d mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro.

Di awal penjelasannya, Arinal mengungkapkan Sumatera harus mengambil bagian dalam memberikan dukungan nyata dan warna – warna terhadap pembangunan Nasional.

Saat ini telah terbangun dan akan terus dilanjutkan  pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung di ujung Selatan sampai Aceh di ujung Utara. Kota-kota di Sumatera juga telah terkoneksi dengan layanan penerbangan. Sehingga Sumatera sudah lebih siap untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Nasional. 

“Hal ini dibuktikan dengan  konstribusi Sumatera yang sangat signifikan yaitu di atas 21% pada PDB Nasional. Oleh karena itu, Provinsi di wilayah Sumatera harus memperkuat sinergi dan mengambil peran dengan potensi dan ciri khasnya masing-masing, yang tentunya harus kita dukung secara bersama,” ujar Arinal.

Dukungan para gubernur se-Sumatera tersebut diungkapkan Pj Sekdaprov Fahrizal Darminto. “Pada Rakor Gubernur ini, hasil paparan Gubernur Arinal didukung forum Gubernur se-Sumatera. Mereka mendukung penuh Lampung sebagai alternatif IKN,” ujar Fahrizal.

6 Fakta Pendukung

Gubernur Arinal mengungkapkan sedikitnya 6 fakta pendukung yang membuat Lampung cocok sebagai ibukota negara di samping nominator lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Pertama, terkait faktor geografis Lampung yang strategis (geostrategis) dan sangat ideal bagi sebuah IKN, terlebih-lebih dengan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda yang telah ditetapkan dalam RTRWN.

Kedua, faktor demografis.  Penduduk Provinsi Lampung saat ini sekitar 9,5 juta jiwa yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di luar Jawa. Penduduk yang cukup besar ini menjadi potensi tenaga kerja sebagai pendukung, baik pada masa pengembangan (konstruksi) maupun pada saat beroperasinya IKN. Dengan demikian maka pembangunan IKN di Lampung dapat lebih cepat akselerasinya. 

Ketiga, Provinsi Lampung memiliki lahan yang cukup untuk IKN. “Lagi pula, biaya konstruksi di Provinsi Lampung pasti lebih murah, karena Lampung kaya akan potensi alam,” ujar Arinal. 

Keempat, dalam tinjauan ideologi, masyarakat Lampung secara sociocultural telah mewakili keragaman etnis se-Nusantara, dan masyarakat Lampung telah terbukti sangat terbuka dengan perubahan-perubahan dan pembaharuan.  

“Provinsi Lampung tidak pernah tercatat sebagai pusat dari gerakan-gerakan radikalisme,” jelas Arinal.

Kelima, dari sisi pertahanan dan keamanan, pusat-pusat pertahanan tidak terlampau jauh dari Provinsi Lampung untuk mem-back up manakala terjadi hal-hal yang

diperlukan, seperti: pusat pertahanan Armabar di Jakarta dapat direlokasi ke Lampung, Kopassus, Brimob, dan sebaran dari pasukan-pasukan yang ada di Jakarta, Banten, dan Bodetabek.

“Di Lampung ada Batalyon Infanteri 7/Marinir yang bermarkas di Piabung, Kabupaten Pesawaran. Bahkan Kementerian Pertahanan sedang menyusun perencanaan untuk pemindahan industri strategis pertahanan (PT. PINDAD, PT. PAL, PT Dirgantara Indonesia) ke Lampung,” ujar Gubernur. 

Keenam, Provinsi Lampung dapat dijadikan pusat pendidikan. Saat ini, sudah terdapat universitas besar yaitu Universitas Lampung, Itera (Institut Teknologi Sumatera), UIN (Universitas Islam Negeri), dan beberapa universitas swasta lainnya.

“Berdasarkan data, pada saat ini sekitar 35% mahasiswa PTN di Lampung berasal dari luar Provinsi Lampung, antara lain: Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi di Sumatera. Hal ini menunjukkan Provinsi  Lampung sudah menjadi pusat pendidikan (center of  excellence),” tambah Arinal.

8 Komitmen MoU Raflesia

Dalam rakorgub ini dihasilkan 8 komitmen bersama yang tertuang dalam Piagam Memorandum of Raflesia.

Sejumlah kesepakatan yang ditandatangani :

pertama, peningkatkan konektifitas antar provinsi di Sumatera melalui pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS) dan jalur kereta api.

Kedua, mewujudkan konektifitas Pulau Jawa dan Sumatera melalui percepatan realisasi pembangunan jembatan Selat Sunda, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Ketiga, mendukung pembangunan Provinsi Kepulauan di Sumatera melalui percepatan realisasi pembangunan jembatan Selat Bangka yang menghubungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan serta jembatan Batam – Bintan Kepulauan Riau untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Keempat, mendukung program tol laut melalui pengembangan pelabuhan pelabuhan di wilayah barat pulau Sumatera dan penguatan posisi pelabuhan Sabang serta mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternatif pelayaran selain Selat Malaka.

Kelima, mengembangkan komoditas unggulan Sumatera agar memiliki posisi tawar dan nilai ekonomi yang lebih besar khususnya untuk produk kopi. Para gubernur akan mengembangkan kopi Sumatera sebagai komoditas unggulan Pulau Sumatera dengan membangun gudang kopi sumatera terpusat sebagai pusat kerjasama pemasaran dan peningkatan kualitas produk mulai dari tanam hingga hilirisasi.

Keenam, para kepala daerah juga ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi di Sumatera lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendukung percepatan penetapan dan pengembangan pelabuhan pulau Baai Provinsi Bengkulu, Batam Provinsi Kepulauan Batam, Sungailiat dan Tanjung Gunung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan ekonomi khusus agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pulau sumatera serta mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khusus lainnya di pulau sumatera sesuai dengan pengajuan masing-masing provinsi.

Ketujuh, para gubernur juga ingin pertumbuhan ekonomi di Sumatera lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber – sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas serta hilirisasi komoditas unggulan pulau sumatera yang saat ini sudah menjadi unggulan masing masing provinsi.

Ke delapan mendorong peningkatan peran Pulau Sumatera sebagai pendukung logistik pulau jawa untuk komoditas pangan.

Pada rakor ini sejumlah tokoh juga menjadi keynote speech seperti Jimly Asshidiqie yang memaparkan hukum tata Negara. Acara dilanjutkan dengan kunjungan kerja bersama para gubernur se-Sumatera ke KEK Pulau Baai di PT. Pelabuhan Indonesia II.

Sebelumnya, pada Senin (8/7/2019) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menghadiri makan malam dan ramah tamah bersama para kepala daerah. Tahun 2020, Rakor Gubernur se-Sumatera akan dilaksanakan di Provinsi Riau. (Humas Prov)