Gubernur Lampung Lepas Bantuan Pangan Beras Pemerintah Di Kabupaten Pringsewu

PRINGSEWU, FAKTUAL – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melepas Bantuan Pangan Beras Pemerintah sekaligus membuka kegiatan Pasar Murah di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Kamis (13/04/23). Bantuan ini akan diberikan bagi 40.490 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pringsewu, dimana masing-masing KPM akan menerima 10 kg/bulan selama 3 bulan (Maret, April dan Mei).

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Presiden telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan, guna mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sasaran, sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak inflasi.

Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras, Gubernur Lampung pada kegiatan yang dihadiri Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung Etik Yulianti, jajaran Pemprov dan Forkopimda Lampung, Ketua DPRD Pringsewu Suherman beserta jajaran Pemkab Pringsewu, meminta semua pihak terkait untuk membantu memaksimalkan bantuan ini sampai kepada masyarakat agar tepat sasaran.

Selain bantuan pangan, lanjut Arinal, Pemprov Lampung juga memberikan bantuan berupa 50 paket sembako, 10 ekor sapi peranakan ongole, 4 ekor kambing boer dan 25 ekor kambing biasa. “Saya berharap bantuan-bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu,” harapnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Lampung atas sinergitas dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat Pringsewu. Terlebih, dalam momentum bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri dimana umumnya akan terjadi kenaikan harga bahan pangan atau sembako. “Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya. ( Pri )