Faktualmedia.co
Lamtim – Faktualmedia.co
Bupati Lampung Timur, Drs. H M Dawam Rahardjo, MSi.
Menghadiri, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lampung Timur, atas Pandangan Umum Fraksi – praksi, Terhadap Raperda Perubahan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD- Perubahan) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022.
Paripurna berlangsung, di Ruang Sidang DPRD setempat, Jumat (09/09/2022).
Bupati Lamtim, Menyampaikan Apresiasi, Terima kasih dan Penghargaan, kepada seluruh Fraksi – fraksi di DPRD Lampung Timur yang telah memberikan berbagai saran, pandangan, serta dukungan nya, terhadap Rancangan APBD-Perubahan, Tahun Anggaran 2022, yang telah Kami sampaikan pada tanggal 8 September 2022.
Pandangan Umum yang telah di sampaikan, menjadi Catatan dan Kritisi Penting, atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tentang APBD-Perubahan, Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022.
Kami Berharap, apa yang sampaikan, dapat memberikan Jawaban menyeluruh, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang, APBD-Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga Pembahasan pada tingkat selanjutnya dapat berjalan lancar.
Bupati Lamtim, Menambahkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Dalam hal Mengelola Pendapatan Daerah, akan Mengoptimalkan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, baik di Sektor Perizinan dan Retribusi Daerah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sedang melakukan Perubahan Regulasi, tentang, Retribusi Daerah dalam hal Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai salah satu Upaya untuk dapat Meningkatkan Pendapatan Daerah.
Kami Berharap, adanya Dukungan Penuh dari semua pihak, Agar dapat Memaksimalkan setiap Program yang ada, dan mengatasi setiap kendala.
“Terkait Target kinerja dari Prioritas, serta penyusunan Orientasi Program yang masih kurang, Kami berupaya Meningkatkan Evaluasi Pelaksanaan Program kegiatan, dan Merumuskan Langkah – langkah untuk mengatasi kendala yang ada.
Kami mengharapkan, kritisi, saran, masukan dan dukungan, Agar penyusunan program kegiatan sesuai dengan Prioritas Kebutuhan, dan Kemampuan Keuangan Daerah”.(tim).