DLH Lampura Terkesan Lamban Atasi Pencemaran Lingkungan

LAMPUNG UTARA (Faktualmedia.co) –  Meski sudah berlangsung sekitar 2 tahun, keresahan sejumlah warga Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang mengeluhkan bau busuk diduga berasal dari pembuangan limbah home industri, nampaknya belum akan berakhir.

Pasalnya, selain tidak tersedianya alat laboratorium limbah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampura juga berdalih tidak memiliki bidang PPLH (Pelaksana Pengawasan Lingkungan Hidup) guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal itu disampaikan Kepala dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Lampura, Amran Yazid saat dikonfirmasi wartawan media ini di ruang kerjanya, Selasa (13/8/2019).

“Untuk bertindak, kita harus melakukan tes laboratorium terlebih dahulu. Karena kita tidak memiliki Lab limbah, maka nanti kita datangkan petugas dari Provinsi. Selain itu kita juga akan berkoordinasi dengan Polres Lampura untuk memeriksa, karena kita tidak memiliki bidang PPLH,” kilah Amran didampingi Kasi Lingkungan, Kausar.

Namun demikian, Amran berjanji akan turun ke lapangan dalam minggu-minggu ini guna mengambil sampel di lokasi, sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kendati Kepala DLH telah mengakui secara kasat mata telah terjadi pencemaran lingkungan, banyak pihak juga menyesalkan lambannya penanganan masalah pencemaran lingkungan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga lingkungan VII Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dibuat resah oleh bau busuk.

Kuat dugaan mereka, aroma yang tak sedap itu dampak dari pembuangan limbah home industri perusahaan tahu tempe dan usaha pemotongan ayam.

Warga menyebut, selain menimbulkan bau busuk, hal itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan sekaligus merusak ekosistem sungai di sekitarnya.

“Bau udara busuk, karena sebelum bermuara di kali, aliran limbahnya mengaliri sepanjang jalur pemukiman warga terlebih dahulu,” ungkap warga, Senin kemarin.

Selain itu, Ia juga mengatakan, saat penghujan, kualitas air sumur kerap berubah warna dan berbau busuk.

“Berbagai upaya guna mencarikan solusi telah kami lakukan. Bahkan kami sudah pernah menyampaikan hal ini saat Musrenbang Kecamatan dua tahun silam, namun hingga saat ini belum ada penanggulangan dan belum dapat teratasi oleh pihak pemerintah maupun pemilik usaha itu sendiri,” keluhnya.

“Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten, agar dapat segera mengambil tindakan dan menanggulangi, supaya lingkungan kami dapat terbebas dari dampak pencemaran limbah tersebut,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Kelompok Wirausaha, Suparlan tak menampik bau busuk yang dikeluhkan masyarakat tersebut memang berasal dari pembuangan limbah usaha tahu tempe dan pemotongan ayam.

“Namun kami juga sudah memberikan usulan kepada pemerintah untuk segera mencari solusi mengatasi masalah yang sedang kami hadapi,tapi sampai saat ini belum ada tanggapan yang serius dari pemerintah,” katanya.

Diakui dia, bak penampungan limbah yang dibuat oleh pemerintah setempat, di sekitar lingkungan usahanya juga tak berfungsi.

“Debit air yang akan masuk lebih tinggi, sehingga bak penampungan tidak dapat menyerap dan berfungsi secara maksimal,” sesalnya.

Ia pun berharap pemerintah setempat dapat memberikan solusi guna mengatasi masalah limbah dari lima puluh pengusaha kecil yang ia koordinir itu.

“Semoga pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini sebelum menimbulkan hal yang tidak kami inginkan di kemudian hari,” pungkasnya. (red/brem)