Gruduk kantor, KPK RI, FPR, Sampaikan 0rasinya Tuntutan Enam Sikap Berikut , penjelasanya

FaktualmediaCo.
Tergabung organisasi Lembaga,
FPR Bengkulu, Realisasikan Janjinya Gruduk kantor KPK RI, dan Meyampaikan Enam Sikap Ini..!!

0rasi menyampaikan di depan Gedung KPK RI. Pada Selasa (02 /05/ 2023).

Rustam Ependi, SH menyampaikan Press Rilis hari ini Selasa tanggal 02 mei 2023 sebagi berikut ;

Penyakit korupsi semakin Kronis, obat penawarnya semakin sulit ditemukan.!!

KPK harus punya nyali periksa oknum pejabat korup, jangan cuma sekedar sibuk gelar acara seremonial dan pencitraan saja.

Maka dihari ini Selasa 02 /05/ 2023. Kami dari Lembaga Front Pembela Rakyat (FPR) provinsi Bengkulu. Menyampaikan 6 (Enam) Sikap :

Kami Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mamanggil serta Memeriksa Bupati dan Seketaris Daerah Kabupaten Lebong terkait dugaan penyelewengan Dana APBD Kabupaten Lebong sebesar Rp. 50 Miliyar yang didepositokan ke PT. BANK Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup yang dilaksanakan atas dasar surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor 377 Tahun 2021 tentang penetapan besaran kas daerah yang diduga tanpa adanya regulasi dan persetujuan dari Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong dicurigai Unprosedural karena tidak dibahas bersama anggota Legeslatif saat Perencanaan tahun 2021.
Periksa Bupati Kabupaten Lebong Kopli Ansori terkait Penunjukan 65 ASN sebagai PJS kades Desa pasca batalnya Pilkades serentak 65 Desa dikabupaten Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan kabar dan isu miring ditengah masyarakat diduga adanya mahar dan tarif yang di ambil untuk posisi jabatan pjs kades tersebut dengan angka yang berpariasi berkisaran antara Rp.30 hingga Rp.50 Juta untuk menduduki posisi Pjs Kades.

Usut korupsi terkait proyek pembangunan INTAKE Dan jaringan pipa air Baku di desa ladang palembang kecmatan lebong utara kabpaten lebong.

Usut Dugaan Korupsi di Dinas Pendikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu,
KPK harus usut Dugaan Korupsi di Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Bengkulu terkait Proyek Pembangunan dan Rehabiltasi Bendungan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Dan dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai di Wilayah Kabupaten Muko-Muko tahun 2019 dan 2021 dan Bengkulu utara.

Usut dugaan Korupsi DANA ALOKASI KHUSUS/DANA ALKOASI UMUM (DAK/DAU) di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang.

Usut dugaan Korupsi dana Perjalanan dinas fiktip anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang diduga merugikan Negara milyaran rupiah. Bebernya orasi.
(**hs)