Limbah, Warga Bukit Kemuning Resah

LAMPUNG UTARA (Faktualmedia.co) – Sejumlah warga lingkungan VII Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dibuat resah oleh bau busuk.

Kuat dugaan mereka, aroma yang tak sedap itu dampak dari pembuangan limbah perusahaan tahu tempe dan usaha pemotongan ayam.

Warga menyebut, selain menimbulkan bau busuk, hal itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan sekaligus merusak ekosistem sungai disekitarnya.

“Bau udara busuk, karena sebelum bermuara di kali, aliran limbahnya mengaliri sepanjang jalur pemukiman warga terlebih dahulu,” ungkap warga yang tak bersedia disebutkan namanya itu, Senin (12/8/19).

Selain itu, Ia juga mengatakan, saat penghujan, kualitas air sumur kerap berubah warna dan berbau busuk.

“Berbagai upaya guna mencarikan solusi telah kami lakukan. Bahkan kami sudah pernah menyampaikan hal ini saat Musrenbang Kecamatan dua tahun silam, namun hingga saat ini belum ada penanggulangan dan belum dapat teratasi oleh pihak pemerintah maupun pemilik usaha itu sendiri,” keluhnya.

“Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten, agar dapat segera mengambil tindakan dan menanggulangi, supaya lingkungan kami dapat terbebas dari dampak pencemaran limbah tersebut,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Kelompok Wirausaha, Suparlan mengakui bau busuk yang dikeluhkan masyarakat tersebut berasal dari pembuangan limbah usaha tahu tempe dan pemotongan ayam.

“Namun kami juga sudah memberikan usulan kepada pemerintah untuk segera mencari solusi mengatasi masalah yang sedang kami hadapi,namun sampai saat ini belum ada tanggapan yang serius dari pemerintah,” katanya.

Dirinya pun membenarkan, bak penampungan limbah yang dibuat oleh pemerintah setempat, di sekitar lingkungan usahanya yang tidak berfungsi.

“Debit air yang akan masuk lebih tinggi, hingga bak penampungan tidak dapat menyerap dan berfungsi secara maksimal,” sesalnya.

Ia pun berharap pemerintah setempat dapat memberikan solusi guna mengatasi masalah limbah dari lima puluh pengusaha kecil yang ia koordinir itu.

“Semoga pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini sebelum menimbulkan hal yang tidak kami inginkan di kemudian hari,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat belum berhasil dikonfirmasi. (red)