Pemprov Lampung Lakukan Koordinasi dengan TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten/Kota Antisipasi Bencana Susulan

BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri serta seluruh instansi/stakeholder terkait untuk penanggulangan pasca bencana. Hal itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Bencana Tsunami Kalianda, yang diselenggarakan di Aula Begadang Resto Teluk Betung, Sabtu (29/12/18).

Dalam rapat itu, dibahas kiat-kiat untuk menghindari bencana susulan disebabkan oleh erupsi GAK yang dibahas “Kita harus waspada dan siaga terutama akan terjadinya megathrust Selat Sunda dan erupsi GAK yang berpotensi menyebabkan gelombang tsunami yang dapat melanda daerah pesisir Lampung Selatan, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.

Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Anton Sugiharto mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di sepanjang pantai sejauh 500 m sampai 1 Km. Juga segera berevakuasi ke wilayah yang lebih aman.
“Saat ini GAK berada di status siaga, jadi potensi tsunami masih bisa terjadi, sehingga kita semua baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah harus siap siaga dan waspada untuk hal itu,” ujar Anton.

Saat ini, berdasarkan evaluasi pasca tsunami selat sunda sudah semakin terkoordinir meskipun masih banyak terkendala dengan berbagai permasalahan. Di antaranya seperti dijelaskan oleh Danrem 043 Gatam Kolonel Kav Erwin Djatniko bahwa saat ini intensitas kendaraan relawan sangat tinggi sehingga menghambat proses pembersihan puing-puing dan reruntuhan bangunan akibat tsunami. Hal tersebut dibenarkan Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Yosi Hariyoso.

Pada rapat ini turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto. Dia menjelaskan bahwa kondisi saat ini seluruh bantuan baik perlengakapan, pakaian bekas maupun obat-obatan sudah tersalurkan dan ditampung di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan.

Selanjutanya pada proses pembersihan material pasca tsunami yakni di Kecamatan Way Muli, seluruh puing-puing ditampung di salah satu pabrik yang berlokasi kurang lebih 3 Km dari bibir pantai.

Supriyanto mengatakan masyarakat yang berada di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku sebagian besar sudah diberangkatkan dari pulau tersebut untuk diungsikan di wilayah-wilayah pengungsian yang telah disediakan oleh Pemkab maupun instansi dan stakeholder terkait.

Meski demikian masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau diungsikan disebabkan dengan berbagai alasan.
“Kami sudah menjemput mereka secara berangsur dan bertahap, dan untuk yang belum diangkut, kita tunggu kesiapan mereka, karena tidak tidak bisa paksa mereka. Pada dasarnya mereka memang tinggal disana, hidup di sana dan mata pencaharian mereka disana dan itu menjadi bahan pertimbangan mereka, kita tidak bisa memaksakan,” tambah Supriyanto.

Pada akhir acara, Hamartoni berterimakasih kepada seluruh peserta dari berbagai macam instansi yang telah hadir dan terus bersama-sama menanggulangi wilayah-wilayah yang terdampak oleh bencana. Hamartoni juga berharap kepada BMKG untuk secara terus-menerus memberikan informasi mengenai aktivitas GAK. “Kita harapkan kepada BMKG untuk terus menginformasikan kepada masyarakat mengenai aktivitas GAK dan potensi tsunami,” harapnya. (HMS)