Tak perlu terjadi miris : didugaTerjadi Monopoli Anggaran publikasi di Tubuh Dewan DAERAH LEBONG

LEBONG faktulamedia.co
– Eronis Kebutuhan belanja anggaran di tubuh DPRD Kabupaten Lebong, kembali disorot. Belanja pengadaan jasa di penghujung Tahun 2022 ini, diduga telah terjadi monopoli. Isu titip-titip anggaran publikasi ini santer terdengar, setelah munculnya kisruh dengan sejumlah media massa yang kerja sama di DPRD Kabupaten lebong, terkait mengenai alokasi belanja jasa publikasi.

Pengiat anti rasuah, Afrizal turut mengamini dugaan monopoli anggaran pembelanjaan jasa publikasi di tubuh DPRD. Secara gamblang, Afrizal menyebut dugaan ini kian ketara. Mengingat terjadi ketimpangan anggaran kerjasama di sejumlah media massa.

“Monopoli anggaran ini aneh – anehnya sudah menjadi rahasia umum. Bahkan ada media massa lokal yang tidak masuk dalam barisan kerjasama di tubuh DPRD Lebong,” ungkapnya.

Menariknya, dugaan monopoli ini diperkuat dengan adanya kerjasama media massa dari luar daerah. Mirisnya lagi, saat agenda formal, media “cateran” itu malah tidak pernah terlihat di gedung dewan.

“Kalau tidak ada unsur monopoli, seharusnya transparan dalam penggunaan dana publikasi,”bebernya

Kondisi ini pun, bakal berujung konflik eksternal antara media dengan dprd, Sehingga, perlu dilakukan feet and propert tes terhadap media-media yang secara administrasi sudah bekerja sama dan memenuhi syarat tertentu.

“Kami akan membuka tabir atas dugaan monopoli ini. Biar semuanya jelas dan transparansi. Jangan ada permainan kotor, karena anggaran itu bukan milik pribadi setiap anggota dewan,” jelasnya.(hs).