DEBAT TERBUKA ANTAR PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG BERJALAN LANCAR KONDUSIP

LEBONG PROV BENGKULU-faktualmedia.co-BERTEMPAT di Aula Pemkab Lebong. Sabtu. (31/10/2020) di gelar debat terbuka antar calon (Paslon ) Bupati dan calon wakil bupati lebong provinsi bengkulu. berlangsung cukup seru dan kondusip Debat ini Diikuti oleh keempat Paslon yang akan bertarung di Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Termasuk pemilukada kabupaten lebong.provinsi bengkulu.

Ke empat paslon adalah . Terdiri paslon nomor urut satu : Dalhadi Umar-Wawan Fernandez. Paslon nomor urut : dua. Armansyah Mursalin – Masropen Iriadi. Kemudian, paslon nomor urut : tiga Kopli Ansori – Fahrurrozi, serta paslon nomor urut : empat Teguh Raharjo Eko Purwoto – Nasirwan Toha.

Di sesi tanya jawab, sebelum closing statement, para paslon diberikan waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya.

Kemudian, kandidat yang mendapat giliran menjawab, diberikan waktu selama dua menit. Sesi ini menarik. Seperti pertanyaan menohok yang diajukan oleh Cabup (Calon Bupati) nomor urut 3 Kopli Ansori.

Saat mengajukan pertanyaan, Kopli menyorot masa pemerintahan di 2005 – 2010. Kala itu, kata dia, diduga, banyak pembangunan yang direalisasikan tidak tepat sasaran.

Sehingga terjadi pemborosan anggaran. Dia mencontohkan, seperti pembangunan GOR terpusat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan dan pembangunan mess pemda.
Di mohon kiranya penjelasanya.

Saat paslon nomor urut empat mendapat giliran menjawab. Nasirwan yang diberi kesempatan mengatakan, bangunan seperti mess pemda dan GOR terpusat, itu menjadi aset Pemkab Lebong yang nantinya bisa diperbaiki untuk kemudian dimanfaatkan masyarakat Lebong.

Menariknya, saat Dalhadi Umar menjawab. Dia sama sekali tidak menyinggung terkait pembangunan mess pemda dan GOR saat ini terbengkalai. seperti yang ditanyakan Cabup Kopli.

Dalhadi umar malah justru menyoroti terkait permasalahan Padang Bano yang sekarang telah lepas dari Kabupaten Lebong . dan juga soal pertambangan emas di lebong.

“Artinya, sampai sekarang, masyarakat yang bermukim di Padang Bano merasa goyang. Karena persoalan tapal batas itu akan berakibat pada berpengaruhnya seluruh tapal batas sampai ke Rejang Lebong,” sampai Dalhadi.

Lalu, giliran paslon jalur independen Armansyah Mursalin-Masropen Iriadi. Armansyah menjawab terkait opini Disclaimer dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama periode pemerintahan 2005-2010.

“Disclaimer ini, belum tentulah..bahwa penggunaan anggaran itu tidak tepat sasaran . Ada tiga pendapat BPK, pertama disclaimer, kedua WDP dan ketiga WTP. Apakah, kabupaten itu mendapatkan WTP, tidak ada persoalan? Ada persoalan. Jadi, intinya, kalau disclaimer ini, di mana kekurangan kita? Terutama, pegawai, administrasi. Aset pun itu bisa mengakibatkan disclaimer, karena tidak terdata dengan baik. Jadi, disclaimer itu bukan pemborosan,” papar Armansyah.

Itu merupakan salah satu pertanyaan yang cukup ‘menusuk’ yang disampaikan oleh kandidat dalam sesi tanya jawab.

Pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan kandidat beragam. Seperti yang disampaikan Nasirwan.

Cawabup yang juga pernah duduk sebagai Anggota DPR RI ini lebih menekankan terkait bagaimana strategi meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lebong.

Mengingat, Lebong merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas ketiga se Provinsi Bengkulu dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah.

Sementara, pertanyaan dari paslon nomor urut satu yakni terkait langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memperkokoh NKRI melalui semboyan Swarang Patang Stumang.
kendati sempat terlontar pertanyaan yang menohok, serta ada juga statemen yang cukup tajam disampaikan oleh para kandidat. Debat berlangsung hangat. Sesekali, tampak para kandidat berbincang singkat dengan kandidat lain sembari tersenyum.

Di akhir debat, ada yang saling berpelukan. Debat ini dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lebong, para Ketua-Ketua Parpol (Partai Politik) pengusung dan undangan lainnya.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat pihak kepolisian dan tetap mematuhi protokol kesehatan.(Hlns)