Bupati Lambar Terima Satya Lencana Pembangunan

Lampung Barat, FAKTUAL – Bupati Lampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri kembali menerima penghargaan dari Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.

Penghargaan kali ini dalam bidang Keluarga Berencana (KB) berupa penghargaan Satya Lencana Pembangunan (SP), sedangkan Mangala Karya Kencana (MKK) akan diterima Ketua PKK Kabupaten Lambar, Ny. Helwiyati Komala Dewi Muklis Basri .

Penghargaan tersebut diberikan karena bupati dipandang layak atas dukungan dan komitmen terhadap Program KB di kabupaten tersebut.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPP dan PA ) Lambar, Daman Nasir menjelaskan penghargaan diserahkan presiden RI pada Hari Gerakan Nasional (Harganas) XXIV tingkat Nasional, Sabtu (15/7), di Pusat Kegiatan Olah Raga ( PKOR) Way Halim Bandarlampung.

Komitmen bupati terhadap kebijakan menekan angka kelahiran dan menemukan laju pertumbuhan penduduk khususnya keberhasilan dalam pembangunan program (KKBPK). Sebagai bukti dukungan, juga memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program KB secara langsung.

a�?Laju pertumbuhan penduduk di Lambar harus ditekan, mengingat penduduk setiap tahunnya semakin bertambah, Dukungan Bupati tidak hanya dalam bentuk moril, tetapi juga penganggaran. Terbukti, APBD yang digelontorkan untuk program KB meningkat terus,a�? ujarnya.

Untuk diketahui dalam program pembangunan Kabupaten Lampung Barat telah banyak menerima penghargaan tingkat nasional berupa Opini WTP atas laporan Keuangan Daerah tahun 2015-2016, juara III kategori Kopi Robusta dengan nama Klon Kopi Robusta Ima 2 atas nama Imam Rosasi, Pekon Giham Sukamaju Sekincau pada lomba kopi unggulan nasional, rekor MURI arak-arakan bertopeng sekura 5.454 wajah, LPPD terbaik I Provinsi Lampung dan pengingkat 30 nasional.

Di sisi lain, Lambar juga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat atas prakarsanya dalam menggulirkan berbagai program.

Kali ini Parahita dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI sebagai kabupaten yang mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan penyakit tidak menular, yang diterapkan di Lambar melalui Peraturan Daerah (Perda). (Adi)