Gubernur Dinilai Komit Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Lampung

BANDAR LAMPUNG–Kepala Kajian Keuangan Publik dan Kebijakan Publik, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia, Khoirunurrofik, memuji Gubernur Lampung Mumammad Ridho Ficardo sebagai kepala daerah berkomitmen tinggi meningkatkan kesehatan masyarakat. Komitmen itu, diwujudkan dalam legalitas formal sebagai dasar hukum yang mengikat.

Wujudnya Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui. Kemudian, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga.

“Lampung memiliki banyak program pemerintah yang cukup berhasil seperti Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Tentunya pelajaran baik ini akan diformulasikan untuk menjadi percontohan di tingkat nasional yang akan diperkenalkan ke daerah lain,” kata khoirunurrofik pada acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka melakukan kajian kapasitas kelembagaan gizi di Indonesia di Hotel Sheraton, Selasa (5/9/2017).

Selain peduli terhadap kesehatan masyarakat, Khoirunurrofik juga mengadakan penelitian yang terfokus permasalahan stunting (kegagalan dalam mencapai tinggi badan normal pada bayi). “Kami akan melaksanakan penelitian di Lampung Utara sebagai salah satu sample di Lampung,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut hadir mewakili Gubernur Lampung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Heri Suliyanto. Dia mengapresiasi FGD ini sebagai langkah nyata untuk menyatukan visi, misi, dan persepsi khususnya program gizi. “Salah satu upaya yang berdampak penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera,” kata Heri Suliyanto.

Selain itu, Heri Suliyanto, juga menjelaskan Lampung menjadi tolok ukur untuk ketahanan pangan dan gizi nasional. “Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program untuk memperkokoh ketahanan pangan dan gizi, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs),a�? kata Heri

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatan gizi dengan berbagai program di antaranya perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, pengawasan mutu, keamanan pangan, prilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Dia berharap FGD ini mampu menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan sehingga program terkait gizi mampu berjalan baik. “Semoga Provinsi Lampung mampu memberikan program yang dapat menjadi percontohan di tingkat Nasional,” kata Heri.

Kepala Dinas Kesehatan Reihana menyampaikan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan gizi masyarakat, pihaknya melaksanakan kerjasama lintas sektor. Reihana menambahkan dalam menuntaskan permasalahan gizi, terdapat Peraturan Gubernur tentang Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga yang mencakup seorang bayi layak mendapat makanan cukup dan ibu hamil memperoleh pelayanan yang baik. “Seribu hari pertama juga termasuk program kementerian kesehatan untuk memberikan pelayanan baik pada ibu dan anak,” kata Reihana. (*)