Pemkot Metro, Ikuti Rakor Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, Dan Peluncuran Indikator MCP 2023

Metro – Faktualmedia.co
Pemerintah Kota (Pemkot) Metro Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor), Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023.

Seketaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo beserta Jajaran nya mengikuti, Rapat Koordinasi tersebut, melalui Zoom Meeting, di OR Setda Kota Metro, Selasa (21/03/2023).

Dengan Tema “Penguatan Sinergi Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa, Pada Pemerintah Daerah”.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia, Didik Wijanarko mengatakan, Presiden Republik Indonesia Berkomitmen, untuk Menciptakan Perbaikan Birokrasi, dengan Menjamin Program tersebut memiliki Manfaat Nyata bagi Masyarakat, dan bukan sekedar Menjamin Program tersebut telah terlaksana.

“Birokrasi Efektif dapat Tercipta dan Tercapai, jika memiliki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Salah satu Faktor Keberhasilan, untuk Mewujudkan Hal itu, adanya Dukungan Kepala Daerah, beserta Para Perangkat Daerah, yang Seiring dan Sejalan dalam Melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi”.

Upaya Pemberantasan Korupsi Daerah, di Harapkan dapat di Lakukan Minimal pada 8 Area, yaitu, Perencanaan dan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Desa.

“Pemberantasan Korupsi Daerah Bertujuan, untuk Mendorong Pemerintah Daerah dalam Melakukan Transformasi Nilai dan Praktik Pemerintahan Daerah, untuk Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Capaian Perbaikan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah, ada 8 Area Intervensi, akan Menghasilkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah, yang dapat di Monitor secara Real Time melalui MCP,” terang Nya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, Menyampaikan, Semua telah Menyadari Korupsi adalah Kejahatan yang Luar Biasa, yang merupakan Ancaman Eksistensi Bangsa, dan merupakan Musuh Bersama.

“Berbagai Upaya yang telah di lakukan oleh Pemerintah, mulai dari Pendekatan, Penindakan, Agar Tercipta Efek Jera. Pencegahan agar Pembangunan Sistem yang tidak Memberi Ruang, untuk Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi, dalam Rangka Edukasi Pencegahan Korupsi.
Beberapa fokus dalam Penurunan APBD, yang perlu Mendapatkan Perhatian Bersama, adalah Optimalisasi APBD, Rendahnya Penyerapan APBD menjadi Penyakit Tahunan, yang seolah tidak bisa di Atasi”.

Padahal, Apabila Semua pihak Mentaati Prosedur Pengelolaan Keuangan, maka Permasalahan Penyerapan APBD in syaa allah bisa di Atasi.
Saya Pesan, Agar Menyusun Anggaran Kas, secara Memadai atas Dasar Data yang Handal, Melakukan Intensifikasi dan Eksentifikasi yang Bersumber Pendapatan, Memperhatikan Aspek Legalitas dan Kepentingan Umum, serta Kemampuan Masyarakat.

“Kedepan untuk Melaksanakan Kegiatan Barang dan Jasa, di Awal Tahun atau Tender/Private, atau yang di sebut Lelang Dini.
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, sesuai dengan Inpres Nomor: 2 Tahun 2022, Minimal 40% Pengadaan Barang dan Jasa, Harus untuk Pembelian Produk dalam Negeri,” terangnya.

Menanggapi Hal tersebut, Seketaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo , Mengatakan, bahwa “MCP merupakan Aplikasi yang di kembangkan oleh KPK, untuk melakukan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi, melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
“Nilai MCP Kota Metro Tahun 2022, telah mengalami Kenaikan, yaitu sebesar 89,65 %. di Harapkan ada Pengoptimalisasian dan Perbaikan, kepada Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan yang ada di Kota Metro, dengan Memenuhi Dokumen yang di butuhkan, Tepat Waktu, sehingga Nilai MCP Kota Metro Tahun 2023 bisa lebih Baik dari Tahun 2022,” pungkas nya.(tim)