Pengurus PABPDSI Lampung Selatan Akan Segera di Kukuhkan

Faktualmedia.co, LAMPUNG SELATAN – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel ) gelar rapat koordinas persiapan pengukuhan kepengurusan, Senin (27/9/2021).

Rapat berlangsung di balai Desa Babulang Kecamatan Kalianda ini dihadiri perwakilan BPD kecamatan Se-lampung selatan

PABPDSI merupakan wadah baru untuk bernaung bagi BPD dan merupakan organisasi yang telah mendapat restu dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan kementerian dalam negeri (Kemendagri). sebelumnya BPD hanya berwadahkan Forum Komunikasi BPD (FK-BPD).

“Rapat kita kali ini merupakan tindak lanjut intruksi PABPDSI pusat agar kepengurusan di Kabupaten Lamsel segera adakan pengukuhan.
Maka, dalam hal ini PABPDSI lamsel merespon berdasarkan perintah berdasarkan AD/ART PABPDSI. Kita hari ini mempersiapkan langkah-langkah musyawarah menuju pengkuhan kepengurusan PABPDSI lamsel,”ucap Rahman pada awak media.

Alasan disegerkannya pembentukan dan dikukuhkan pengurus PABPDSI Lamsel yakni untuk menghadapi Musyawarah Nasional PABPDSI di Jawa Barat yang akan tersrlenggara di gedung merdeka tanggal 25 November 2021. Munas itu akan dihadiri Presiden RI Ir.Joko Widodo.

“PABPDSI pusat berupaya menembus kepemerintah pusat agar bagaimana caranya bisa di sejajarkan dengan jajaran perangkat desa prihal insentif. Apakah itu dengan merubah undang-undang atau merubah aturan apa yang belum pas di pusat, itu yang akan diupayakan oleh ketua umum (ketum) kita dipusat. Artinya ada undang-undang yang menaungi BPD tentang kesejajaran, intruksi dari pusat sehingga paling tidak sejajar dengan aparat desa lain,”ungkapnya.

“Selama ini kan kita bergantung pada peraturan bupati(perbub), kemampuan daerah masing-masing itulah yang bisa diberikan pemerintah ke BPD,”ungkapnya lagi.

Saat ini besaran insentif BPD yakni Rp500.000,00 untuk ketua. Rp400.000,00 untuk wakil ketua, sekretaris Rp350.000,00 dan Rp300.000,00 untuk anggota serta biaya operasional Rp5.000.000,00 pertahun. “Kenaikan insentif ini sejak kita lakukan unjuk rasa ke kantor bupati lamsel tahun 2019 akhir. Jadi! masing-masing itu dinaikan Rp.200.000,00, itu lah keberhasilan kita waktu itu,”terangnya.

Berbicara Program kedepan, lanjut Rahman,
akan meningkatkan kesolidan pengurus PABPDSI. Kedua, meningkatkan kapasitas anggota BPD, selain itu, PABPDSI akan mengupayakan kenaikan insentif BPD
supaya ada keseimbangan di pemerintahan desa. “bukan berarti harus menjadi lawan tapi menjadi mitra yang baik, mitra yang sejajar dengan pemerintah desa,”ucapnya.

Untuk itu, Ia mengimbau pada pemerintahan desa agar bekerjasama baik dengan BPD demi kemajuan desa. “ada pun hak-hak mereka (anggota BPD) baik itu dana operasional mau pun insentif, diberikan, jangan di tunda-tunda, jangan di gantung-gantung karena itu merupakan hak mereka yang harus diterima,”pungkasnya. (Saman)