Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Kabupaten Pesisir Barat

Faktualmedia.co – Meski sempat molor satu jam lamanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, di Gedung Dharma Wanita KRUI, Kamis (19/7/2018).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II AE Wardhana Kusuma, didampingi Wakil Ketua I M Towil, dan dihadiri Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, kepala OPD, 13 dari 25 Anggota DPRD, dan unsur forkopimda Pesisir Barat – Lampung Barat.

Ahmad Husaini, juru bicara Fraksi Gerindra – PKS menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemkab setempat, meskipun masih terdapat kekurangan dan hal itu untuk dijadikan rujukan untuk meningkatkan kinerja kedepan.

“Tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah melampaui target, kiranya kedepan dapat dipertahankan, atau ditingkatkan. Yang menjadi catatan adanya audit dari BPK, Pemkab Pesisir Barat belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tuturnya .

Lain lagi Agus Cik, juru bicara fraksi Pesisir Barat Bersatu, ia menanggapi hal positif terkait telah dibangunnya 70 unit perumahan nelayan. Pihaknya berharap selain rumah dapat juga dibangun tempat ibadah bagi nelayan yang menempati perumahan nelayan tersebut.

Kantor kecamatan Pesisir Tengah telah lama selesai dibangun, hanya saja sampai kini belum ditempati. “Mohon kantor camat Pesisir Tengah yang baru, segera difungsikan biar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik ,” tutup Agus Cik. (gus)